Journal & Issues
- Journal Details
- Format
- Journal
- eISSN
- 2620-9837
- Published
- 25/11/2025
- Languages
- English
-
Open Access
PANDANGAN HUKUM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MEWUJUDKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Abstract
berhubungan dengan penegakan hukum sanksi administrasi yang dianggap sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pencegahan tersebut mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan, merupakan hal yang harus di telusuri dengan cermat, karena berhubungan dengan lingkungan dan kemanusiaan. Pada kenyataannya, pembangunan berkelanjutan tentang lingkungan hidup lebih condong pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan aspek lingkungan dan kemanusiaan. Hal ini dapat terlihat pada beberapa jenis kegiatan pembangunan perekonomian yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karenanya, perlu ditelusuri mengenai penerapan sanksi administrasi dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Lokasi Penelitian di Provinsi Sulawesi Utara, menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Di samping itu dipergunakan juga metode penelitian empiris. Persepsi pengelolaan lingkungan harus pula disertai dengan tatanan hukum yang dapat melindungi semua pihak disertai pembentukan hukum dan penegakan hukum yang konsisten. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Di samping itu dipergunakan juga metode penelitian empiris. Penelitian ini akan menunjukan bagaimana penerapan sanksi administrasi sebagai penegakan hukum administrasi lingkungan akibat pencemaran oleh pelaku pelanggaran hukum lingkungan.
-
Open Access
PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT ATAS PELANGGARAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI PASIEN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
Abstract
Digitalisasi di bidang kesehatan telah membawa manfaat besar dalam efektivitas pelayanan, namun di sisi lain menimbulkan risiko kebocoran data pasien yang semakin tinggi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) lahir sebagai regulasi komprehensif yang mengatur pengendalian dan pemrosesan data pribadi, termasuk data sensitif berupa rekam medis pasien. Artikel ini membahas dua hal pokok, yaitu pengaturan pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas pembukaan data pribadi pasien menurut UU PDP, serta kedudukan hukum rumah sakit sebagai pengendali data pasien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam tiga ranah, yakni perdata, administratif, dan pidana, apabila terbukti lalai menjaga kerahasiaan data pasien. Selain itu, rumah sakit memiliki kedudukan sebagai pengendali data yang menuntut penerapan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keamanan dalam pemrosesan data.
-
Open Access
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DI BATAM
Abstract
This study aims to analyze the implementation of the Financial Services Authority (OJK) supervision of Bank Perekonomian Rakyat (BPR) in protecting consumer data in Batam City. In the context of increasing cases of customer data leaks, this study analyzes the role of OJK in maintaining the confidentiality of customer personal data in accordance with applicable laws. The method used is an empirical legal research method with a sociological and legislative approach. Data were collected through interviews with OJK Riau Islands, BPR Dana Nusantara, and BPR Danamas Simpan Pinjam, as well as literature studies. The results of the study indicate that OJK supervision contributes significantly to increasing BPR compliance with data protection standards, reducing the risk of violations, and building public trust in financial institutions. However, the effectiveness of supervision still faces obstacles, especially related to the limited number of supervisors compared to the number of BPRs that must be supervised. This study is expected to provide insight for consumers and authorities regarding the importance of data protection and encourage transparency in the financial services sector.
-
Open Access
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK MATERNITAS BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak maternitas pekerja wanita dalam hubungan kerja di perusahaan swasta. Mengetahui bagaimana kendala-kendala terhadap pemenuhan hak maternitas bagi pekerja wanita di perusahaan swasta. Dalam dunia kerja hubungan pengusaha dan pekerja harus tercipta dengan baik dan memberikan rasa keadilan serta manusiawi kepada pekerja khususnya tenaga kerja wanita. Persyaratan kerja harus tertuang secara rinci dan jelas tentang hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban pekerja khususnya pekerja wanita. Tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja dalam syarat - syarat kerja yang tertuang dalam aturan internal perusahaan harus sesuai dengan peraturan perUndang-undangan dan memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan. Hak dan kewajiban pekerja wanita yang tertuang tidak secara rinci dan jelas pada akhirnya akan merugikan pekerja wanita dan atau perusahaan. Peraturan tentang hak maternitas bagi pekerja wanita merupakan prosedur yang berkaitan dengan hak hak keselamatan dan kesehatan kerja sehingga akan berdampak dalam kemajuan perusahaan. Hak pekerja wanita dalam hubungan kerja yang dikenal juga dalam hubungan industrial melalui Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja Wanita dalam hubungan kerja didasarkan pada dua permasalahan yaitu a). Bagaimana pemenuhan hak maternitas pekerja wanita di perusahaan swasta, b).Bagaimana kendala-kendala pemenuhan hak maternitas bagi pekerja wanita di perusahaan swasta. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan survey lapangan disesuaikan dengan sampel penelitian yang ditetapkan untuk dilakukan, diharapkan hasil penelitian ini ada model/bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak maternitas pekerja perempuan di perusahaan swasta. Diharapkan juga agar ada upaya upaya hukum jika terjadinya kendala dalam penerapan hak maternitas tersebut.
-
Open Access
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAAN HACKING
Abstract
Rapid advancements in information technology have significantly contributed to the escalation of cybercrime incidents, particularly hacking, which poses serious risks to individual data security and national resilience. The hacking activities associated with Bjorka highlight the fragility of Indonesia’s data protection framework. This research seeks to examine the scope of criminal responsibility imposed on hacking offenders under Indonesian criminal law while also assessing the government’s effectiveness in mitigating such offenses. Employing a normative legal research method, the study adopts statutory, conceptual, and case-based approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary data sources analyzed through qualitative techniques. The research indicate that individuals involved in hacking may be prosecuted under Articles 30 and 46 of Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), facing potential imprisonment ranging from six to eight years and/or monetary penalties between IDR 600 and 800 million, in addition to possible supplementary sanctions. The Indonesian government has taken steps by establishing regulations such as the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and the Telecommunications Law, as well as by increasing the capacity of law enforcement officials, providing digital forensics training, and engaging in international cooperation.
-
Open Access
THE LEGAL RATIO OF RESOLVING CRIMINAL ACTS THROUGH THE PROFESSIONAL DISCIPLINARY COUNCIL WITHIN IN THE HEALTH LAW SYSTEM
Abstract
The Professional Discipline Council (Majelis Disiplin Profesi, MDP) occupies a strategic role in Indonesia’s health law system as an institution that enforces medical discipline and ethics while serving as a pre- judicial mechanism to prevent the criminalization of medical professionals. This study analyzes the ratio legis behind the establishment of the MDP to harmonize legal protection for medical workers with patients’ rights. Using a juridical-normative approach, the research examines the MDP’s position, authority, and functional relation to law enforcement bodies. The findings show that the MDP reflects the principle of lex specialis derogat legi generali, emphasizing disciplinary enforcement before criminal proceedings. However, overlapping authorities between the MDP and law enforcement agencies have led to medical criminalization and declining public trust. Strengthened policy frameworks, implementing regulations under Law No. 17 of 2023 on Health, enhanced legal competence of MDP members, and a national medical case database are needed. These reforms aim to establish a fair, proportional, and humanistic health law system, positioning the MDP as a key mechanism for substantive justice in healthcare.