Vol. 10 No. 3 (2024): Desember
- Journal Details
-
- Format
- Journal
- eISSN
- 2620-9837
- Publish Date
- 15/12/2024
- Languages
- English
Open Access
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN DAN PEMBERESAN BOEDEL KEPAILITAN
Authors
Abstract
In connection with the declaration of the Debtor in Bankruptcy with all the legal consequences, the debtor will lose his right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy assets, so a Curator will be appointed to settle the bankruptcy assets. Arrangements carried out by the Curator to distribute bankruptcy assets (boedel) to creditors based on priority order where creditors with higher positions receive distribution first than other creditors with lower positions as regulated in the Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“hereinafter referred to as the Bankruptcy and PKPU Law”) as referred to in the Elucidation of Article 2 paragraph (1). However, the implementation of legal principles and norms is difficult to apply in practice, resulting in injustice for concurrent creditors.
References
Books
Hartono, Sri Rejeki. (1999). Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern”, Jurnal Hukum Bisnis Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Jakarta. (Volume 7 Tahun 1999).
Hartono, Darminto. (2009). Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Jono. (2010). Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
Lontoh, Rudhy A, dkk. (2001). Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung : Alumni.
Prodjodikoro, Wiryono. (1986). Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Bale Bandung.
Shubhan, M. Hadi. (2009). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan,. Jakarta: Kencana.
Sunarmi. (2008). Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (A Critical Review on Bankruptcy Law: Toward The Bankruptcy Law That Protect Creditor and Debitor Interest). Medan: Pustaka Bangsa Press.
Sutedi, Adrian. (2009). Hukum Kepailitan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tejaningsih, Titik. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Yogyakarta: FH UII Press.
Wantu, Fence M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol. 19 No. 3. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Internet
Boedel Pailit, (7 April 2019, 10.45 wib) <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel_pailit.aspx.>
Regulations
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor 4443.