TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Authors
Abstract
The improvement of society's social life, science and technology, has resulted in the growing of criminal acts. The aim of this study is to analyze the criminal liability of the corruption perpetrators and the judges considerations in deciding the case. The type of research that used is "Juridicial Normative" research, which is descriptive analysis, statute approaches, Case Approaches, Conceptual Approaches. The technique of collecting law materials is through literature study, then the analysis of Law is qualitative. The result of the research showed that The Judges of Ambon District Court, sentenced LI as the Head of Ambon City Environment and Waste. The primary consideration in imposing a criminal offense using Article 2 verse (1) is the End Year bonus payment started from 2019-2020. Therefore the Judges conclude that none of the elements of Article 2 verse (1) have been fulfilled. It’s proper to consider elements of the chapter against perpetrators of corruption, professional/office of the perpetrator should be considered.
References
Book
Anang Priyanto, Kriminologi, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012
Andi Hamzah, Pemberatan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
Bambang Suggono, metode penelitian hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
M. Mufti Mubarok, Membongkar Sindikat Penjahat Negara, Surabaya: Indomedia Group, 2012
Peter Mahmud Mazuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011
Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (terjemahan Hermoyo) edisi kedua, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
Journal
Hardianto Djanggih & Yusuf Saefudin, Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 3 (2017)
Ihsan Asma, Nur Azisa & Haeranah, Pertrimbangan Hakim Terhdap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 6, no. 1 (2021)
Reimon Supusepa, Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Belo 4, no. 2 (2019).
Internet
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku https://online-journal.unja.ac.id/Pampas
Regulation
Tahapan yang Harus Dilakukan Hakim dalam Menentukan Pidana Terhadap Perkara Korupsi Berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2020
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi