MAJELIS DISIPLIN PROFESI SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Abstract
Act Number 17 Year 2023 regarding Health outlines new regulations regarding recommendations that is made by the professional discipline enactment body, which questioned whether the professional discipline enactment body could be positioned as primum remedium or not. The aim of this research is to analyze relevant regulations in Indonesia to understand the position of the professional discipline enactment body and the caveats that come with it. This research utilized normative law method with conceptual and statute approach using secondary data. Through analysis, it was found that the regulation regarding recommendation made by the professional discipline enactment body was able to position the body as primum remedium, albeit not explicitly stated. However, there were three conditions that must be met to fully secure this position. First, the final form of recommendation must be outlined clearly. Second, the impact of recommendation towards civil and criminal court must be explained thoroughly. Third, the professional discipline enactment body must ensure its ability to produce recommendations without any procedural defects.
References
Books
Efendi, A dan Poernomo, F. (2017). Hukum Administrasi. Jakarta: Sinar Grafika
Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana
Purwaningsih S, Dafer F, et al. (2022). Kebijakan Kesehatan. Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia
Santoso, Topo. (2023). Principles of Indonesian Criminal Law. Oxford: Hart
Shofie, Yusuf. (2011). Tamggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
Siregar, RA. (2023). Hukum Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika
Sukmana, Hendra. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi. Bandung: Alumni
Syarifuddin, HM. (2020). Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Jakarta: Kencana
Wijayanti A, Fitri MF, et al. (2018). Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara. Surabaya: UMSurabaya Publishing
Journal
Dotulong, S. (2018). ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TANPA WEWENANG SEBAGAI OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. Lex Administratum, 6(4):181-189
Gunawan, A. C., Yudanto, D., & Junaidi, A. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek dalam Bidang Kesehatan atau Medis. UNES Law Review, 6(2): 5387-5397. doi: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1313
Komalawati, V. (2018). QUO VADIS MALPRAKTIK PROFESI DOKTER DALAM BUDAYA HUKUM INDONESIA. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1): 1-14. doi: 10.23920/jbmh.v3n1.1
Tjahjani, J. (2015). Tinjauan Yuridis Asas Subsidiaritas Yang Diubah Menjadi Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. Jurnal Independent, 3(1): 71-85. doi: http://dx.doi.org/10.30736/ji.v3i1.37
Regulation
Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat RI
Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat RI
Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2004). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat RI
Dewan Perwakilan Rakyat RI. (1997). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat RI
Presiden RI. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Presiden RI
Putusan Nomor 121/G/2013/PTUN Jakarta. 2013
Thesis
Adi, Priharto. (2010). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran. Masters thesis, Universitas Diponegoro